Kemudian, diskusi tentang plasma dan investasi asing mulai merambah dampak dunia pendidikan dan sosial masyarakat di Purbalingga. Peserta diskusi menyinggung tentang banyaknya anak-anak yang tidak sekolah, namun bekerja.

Sementara peserta diskusi yang lainnya, menyenggol masalah keluarga. Dalam argumentasi yang singkat, mereka memandang, banyaknya pabrik dan plasma yang memproduksi rambut dan bulu mata palsu membuat banyak anak-anak kehilangan kasih sayang orang tua dan angka perceraian juga meningkat.

Mendapati pertanyaan semacam itu, Kepala Dinsosnakertrans Purbalingga, Ngudiarto mengemukakan dinas baru mampu mengawasi tenaga kerja dari aspek usia, bukan pada standar kelulusan pendidikan tenaga kerja. "Kalau ada yang dibawah umur itu keterangan desanya yang menambah, mungkin," kata dia.

Walau begitu, sambung dia, bila ada tenaga kerja yang tegolong anak-anak di plasma, pemerintah akan kesulitan menghentikannya. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Bupati Purbalingga, Heru Sudjatmoko terkesan pasrah dan berpikir realistis dengan masalah itu.

"Daripada tidak bekerja, menganggur, mending bekerja. Lagipula tidak semua orang ingin sekolah ke jenjang yang lebih tinggi," kata Ngudiarto menjelaskan kepada peserta diskusi Rabu (23/5) siang itu.

Di luar permasalahan itu, Ngudiarto juga mengungkapkan dinas sudah berupaya meminimalisir munculnya permasalahan terkait dengan tenaga kerja. Diantaranya dengan melakukan pantauan secara berkala dan membuat surat teguran bila diperlukan.

"Kami memiliki senjata ampuh. Yakni saat pengajuan ijin bekerja di Indonesia (bagi tenaga kerja asing) harus datang sendiri ke kantor," ucapnya. Pemberian sanksi sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak bisa serta merta dilaksanakan, sebab menurutnya, ada aspek edukasi yang juga. dilaksanakan.